Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia -
Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu :
1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.
KONSEP DASAR EKONOMI PANCASILA
Sejak Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka secara Ideologi kehidupan bangsa sudah mantap dan tentram, suatu suasana kehidupan yang amat membantu menciptakan kegairahan kehidupan bangsa dalam berbagai aspeknya. Pada saat itu pemikiran-pemikiran konseptual tentang Ekonomi Pancasila yang mulai berkembang sejak tahun 1980 semakin lugas dibahas, baik oleh Para pakar maupun orang-orang praktek. Hingga perkembangannya pada era tersebut DPR RI dan DPA juga semakin serius membahas tentang Ekonomi Pancasila, khususnya dalam kaitan dengan penjabaran pengertian demokrasi ekonomi. Semenjak era reformasi pada tahun 1997/1998 hingga saat ini pembicaraan tentang Pancasila sangat jarang terdengar di kalangan masyarakat bahkan dapat dikatakan tidak pernah lagi terdengar pembicaraan tentang Ideologi Pancasila, apalagi tentang Ekonomi Pancasila. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, Pancasila yang dipandangnya sebagai Ideologi Negara tetapi sangat jauh dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenyataan ini dapat dikatakan bahwa bangsa kita merupakan bangsa yang tidak berani mengakui jati diri yang sebenarnya. Manusia diciptakan dalam berbagai bentuk bangsa agar masing-masing memiliki jati diri sehingga dapat hidup dengan tenteram, damai, sejahtera, dan aman karena sesuai dengan jati diri bangsa yang bersangkutan. Pancasila sebagai Ideologi Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Pancasila yang merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa telah dianggap mampu membawa seluruh bangsa Indonesia menuju ke arah kehidupan yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, meskipun belum sepenuhnya mencapai tahap masyarakat yang adil dan makmur, yang tata tentrem karta raharja.
1 R. Gunawan Sudarmanto
Apabila dalam teori ekonomi barat (Klasik—Neoklasik—Keynesian) diasumsikan bahwa hakekat manusia adalah egois dan selfish, dalam teori ekonomi “Timur” (Marxian) manusia dianggap bersemangat kolektif. Dalam amsyarakat Pancasila manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan sebagai warga masyarakat, materi dan rokhani. Manusia Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa, selain homo-economicus, sekaligus homo-metafisikus dan homo musticus. Jadi dalam ekonomi Pancasila tidak hanya dilihat dari satu segi instink ekonominya tetapi sebagai manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang utuh ia berfikir, bertingkah laku, dan berbuat tidak hanya berdasar rangsangan ekonomi saja tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan moral. Faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat dan faktor moral dalam hubungannya sebagai titah Tuhan dengan penciptanya.
Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan bertahan sebagai sutau bangsa karena memiliki sistem nilai/falsafah dasar bangsa Indinesia yang menjadi Ideologi bangsayai-
tu Pancasila. Pancasila telah disepakati menjadi falsafah dasar, sebagai pandangan dan pegangan hidup bangsa, sehingga menjadi moral kehidupan bangsa, menjadi ideologi yang menjiwai peri kehidupan bangsa baik sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hankam.
Pancasila sebagai Ideologi Ekonomi Istilah “Ekonomi Pancasila” baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah Ekonomi Pancasila. Istilah Ekonomi Pancasila menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan “Ekonomi Pancasila”. Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara, yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap orang Indonesia. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan so-sial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari Ekonomi Pancasila Ideologi Ekonomi Pancasila adalah "aturan main" yang mengikat setiap pelaku ekonomi, yang apabila dipatuhi secara penuh akan mengakibatkan tertib dan teraturnya perilaku setiap warga negara. Dan ketertiban serta keteraturan perilaku ini pada gilirannya akan menyumbang pada kemantapan dan efektifitas usaha perwu-judan keadilan sosial.
2 R. Gunawan Sudarmanto
Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa moralitas teori ekonomi Adam Smith adalah kebebasan (liberalisme), dan moralitas teori ekonomi Marx ada-lah diktaktor mayoritas kaum "proletar", maka moralitas ekonomi Pancasila mencakup seluruh asas Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persa-tuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Pancasi la sebagai dasar negara dapat di te-rapkan dalam kehidupanekonomi bangsa, negara, dan masyarakat. Sila-sila yang ter-dapat pada Pancasila sudah seharusnya menjadi dasar pelaksanaan perekonomian Bangsa Indonesia dan tidak perlu ditawar-tawar lagi. Pancasila sebagai dasar negara sangat sesuai dengan watak dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karenanya nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila harus nyata kita tampakkan dalam segala aspek kehidupan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Hanya bangsa yang memiliki jati diri luhurlah yang akan memiliki martabat yang tinggi sebagaimana yang pernah kita rasakan beberapa waktu lalu sebelum
reformasi. Pelaksanaan Sila-sila Pancasila dalam Ekonomi Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa Pancasila sebagai dasar negara, maka sila-sila yang terdapat pada Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi bangsa, negara, dan masyarakat sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Menunjukkan bahwa pola perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral yang sangat tinggi, yaitu moral manusia yang beragama sehingga para pelaku ekonomi tidak akan semena-mena karena adanya pengawas tunggal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan-pemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas-asas kemanusiaan.
3. Persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai se-tiap kebijaksanaan ekonomi.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan pada adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat na-sional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadailan sosial.
3 R. Gunawan Sudarmanto
Aturan main yang diturunkan dari setiap sila dalam Pancasila kita bisa melihat sejauh mana aturan main tersebut telah bisa ditegakkan dalam masya-rakat. Misalnya dalam sila Persatuan Indonesia kita bisa meneliti setiap kasus kebijakan ekonomi yang hendak diambil, apakah akan menyumbang atau ti-dak pada peningkatan ketangguhan atau ketahanan ekonomi nasional. Lebih spesifik lagi bisa diambil contoh apakah setiap utang baru atau kerja sama ekonomi dengan negara lain bisa menyumbang atau sebaliknya mengancam ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional.
Menurut Boediono (mantan Menkeu RI), sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh
lima hal sebagai berikut:
(1) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional
(2) Manusia adalah “economic man” sekaligus “social and religious man”.
(3) Ada kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme dan kemerataan sosial.
(4) Prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomian nasional
yang tangguh.
(5) Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi. Pancasila, Etika Ekonomi, dan Dunia Bisnis Dalam melaksanakan sistem ekonomi usaha bersama berdasar asas kekeluar-gaan, kita mengenal tiga pelaku utamanya yaitu koperasi, usaha negara dan usaha swasta yang masing-masing pelaku ekonomi mempunyai etika kerja sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang dibentuk oleh para anggotanya untuk melayani kepentingan mereka, yaitu membantu memperjuangkan kepentingan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Ini berarti misi dan etika kerja (perkumpulan) koperasi adalah pelayanan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin kepada ang-gota. Ukuran paling mendasar untuk menilai berhasil tidaknya koperasi adalah manfaat pelayanan kepada anggota. Etika Ekonomi Pancasila bersumber pada UUD 1945 khususnya Pasal 33 sebagai sistem ekonomi kekeluargaan, dan pada Pancasila sebagai pedoman etik yang memberikan semangat dan gerak pembangunan nasional. Etika ekonomi usaha negara hampir sama dengan etika ekonomi koperasi yaitu melayani tetapi sekaligus melindungi kepentingan umum. Orientasi pada
4 R. Gunawan Sudarmanto
pelayanan dan perlindungan kepentingan umum inilah misi utama usaha negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Inilah yang terkandung dalam pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, harus dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal (sebesar-besar kemakmuran rakyat ). Etika ekonomi usaha swasta adalah memproduksi dan menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat, dengan mengambil keuntung-an uang dari kegiatan dan usahanya itu. Usaha swasta berkembang karena ada keuntungan yang bisa diperoleh dan dipupuk. Apabila wawasan ekonomi Pancasila sudah kita terima sebagai satu-satunya pegangan etik sistem dan kebijaksanaan pembangunan nasional, maka bisa berubah menjadi acuan nasional yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Hadiah dan sangsi atas pelaksanaan atau pelanggaran aturan etik memang bersifat etik pula, yang pengawasannya tidaklah bisa dilakukan oleh aparat negara dan pemerintah saja. Pengawasan ini harus melekat pada hakekat moral masyarakat bangsa secara keselu-ruhan baik dalam kelompok-kelompok kecil maupun kelompok besar. Ekonomi Pancasila sebagai ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila mengandung 5 asas yang mana semua substansi sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Disinilah kelima sila diatas menjadi substansi etika dalam Ekonomi Pancasila. Kalau sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan rangsangan moral maka sila
2 sampai 5 menjadi landasan rangsangan sosial ekonomika etik Ekonomi Pancasila. Eko-
nomi Pancasila dengan kata lain merangkum secara tepat dua elemen utama pencapaian
kesejahteraan ekonomi.
Konsep ekonomika etik ekonomi Pancasila oleh Mubyarto dalam bukunya Sistem
dan Moral Ekonomi Pancasila dicirikan sebagai berikut: (1) Roda perekonomian digerak-
kan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial. (2) Ada kehendak kuat dari seluruh ang-
gota masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi. (3) Prioritas ke-
bijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh,
yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. (4) Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. (5) Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Pancasila Sebagai Ekonomi Moral
5 R. Gunawan Sudarmanto
Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu (1) Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya. (2) Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu ju-ga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung. (3) Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi
dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
(4) Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas ke-
keluargaan antar sesama manusia. Dalam sistem ekonomi pancasila perekonomian liberal maupun komando harus dijauhkan karena terbukti hanya menyengsarakan kaum yang lemah serta mematikan kreatifitas yang potensial. Persaingan usaha pun harus selalu terus-menerus diawasi pemerintah agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan. Ekonomi Pancasila mempunyai sistem dan moral tersendiri yang bisa dikenali, dan sifat-sifat sistem serta moral ekonomi Pancasila telah melandasi atau menjadi pedo-man aneka perilaku ekonomi perorangan, kelompok-kelompok dalam masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan negara. Sistem serta moral yang dimaksud bersumber pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila meng-gambarkan secara utuh semangat kekeluargaan (gotong royong) dalam upaya mewujud-kan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Ekonomi Indonesia lebih menonjol sebagai ekonomi moral bukan ekonomi yang terlalu rasional. Ekonomi Pancasila menjunjung tinggi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat, rupanya apabila harus memilih antara keadilan sosial dan efisiensi, kita akan cenderung mengorbankan efisiensi. Efisiensi sebagai lawan keadilan rupanya analog dengan dilema (trade off) antara pertumbuhan dan pemerataan. Masyarakat Indonesia cukup cepat bereaksi menginginkan pemerataan pada waktu Pelita I berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian ternyata diikuti meningkatnya ketimpangan ekonomi yang menyolok. Kiranya jelas bahwa ekonomi Pancasila harus kita akui sudah melekat pada
sistem nilai dan budaya bangsa Indonesia. Meskipun kita secara terbuka ingin mengikis habis sifat-sifat irrasional yang tercermin dalam efisiensi dan produktivitas yang rendah, pada akhirnya kita menghadapi "tantangan" berupa moral
6 R. Gunawan Sudarmanto
ekonomi bangsa yang tidak sepenuhnya bersifat negatif. Dalam hati nurani sebagai bangsa masih selalu terselip.perasaan was-was jangan-jangan pengambilan pilihan yang semata-mata rasional justru akan merugikan dalam jangka panjang dan akhirnya akan kita sesali.
7 R. Gunawan Sudarmanto
Masa Depan Ekonomi Pancasila di tengah Arus Dehumanisasi di Era Globalisasi Kiranya sudah saatnya untuk merumuskan kembali etos global berupa konsensus mendasar tentang nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap tertentu yang dilandasi oleh prinsip humanum, hakikat manusia. Hal itu dilakukan demi kedamaian umat manusia di-tengah ancaman globalisasi yang menonjolkan nilai-nilai individualisme dan menggerus nilai-nilai humanisme. Ini merupakan bel pengingat bahwa etika saat ini mengalami gempuran luar biasa dari arus besar nilai-nilai individualisme yang memboncengi persebaran ideologi kapitalisme dan liberalisme. Individualisme yang mengakar dalam kejatian diri manusia disinyalir bisa mendorong akumulasi nilai-nilai dehumanisasi karena semangat egoisme sebagaimana terangkum dalam idiom Betawi elo-elo gua-gua menjadikan manusia tidak peduli satu sama lain dan mau menang sendiri yang lambat laun akan membentuk pola pikir berupa tidak mau memanusiakan sesama manusia lainnya. Sebagai sebuah wacana yang terus diupayakan perwujudannya, konsep ekonomika etik saat ini mengalami tantangan berat dalam merealisasikannya. Mainstream pemikiran ekonomi kini yang sangat liberal dan kapitalistik kian meminggirkan nilai-nilai etika ke-manusiaan dalam praktek ekonominya. Hal inilah yang menjadikan agenda memasyara-katkan ekonomika etik berbasis Pancasila di bumi Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak rintangan yang akan bermunculan dari pihak-pihak yang diuntungkan dengan bertahtanya sistem ekonomi kapitalisme selama ini. Mungkinkah ekonomika etik bertahta di Indonesia dan menjadi acuan bersama pelaksanaan ekonomi nasional? Segala kemungkinan hingga kini masih terbuka lebar.
Ada banyak cara membangkitkan kesadaran pentingnya berekonomi secara etik yang dalam perwujudannya merupakan bentuk dari Ekonomi Pancasila. Salah satunya melalui revitalisasi budaya bangsa Indonesia yang didominasi nilai-nilai komunalisme dan kebersamaan yang kemudian dipadukan dengan pelaksanaan sistem ekonomi. Nilai kegotongroyongan dan kekeluargaan yang menjadi etika masyarakat Indonesia yang terhimpun dalam berbagai ragam tradisi dan adat masyarakat bisa ditransformasikan tidak hanya dalam berbudaya namun juga dalam berekonomi. Tidaklah keliru jika Indonesia perlu belajar dari keberhasilan Korea Selatan yang sukses mentransformasikan nilai-nilai budaya yang berangkat dari tiga prinsip: rajin, mandiri, dan gotong royong untuk menjadi sebuah gerakan nasional berupa Saemaul Undong yang mengantarkan kesuksesan Korea Selatan di bidang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar