Senin, 07 Maret 2011

Ekonomi Terpimpin


Kondisi Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

keuangan tak memberikan banyak pengaruh, penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yangdianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan.Kegagalan-kegagalan  tersebut  disebabkan  karena  pemerintah  tidak  mempunyaikemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran, diperparah dengantindakan pemerintah yang menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO(Games of the New Emerging Forces ) dan CONEFO (Conference of the New EmergingForces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya.Dampak yang ditimbulkan yaitu inflasi semakin bertambah tinggi, harga-hargasemakin bertambah tinggi, kehidupan masyarakat semakin terjepit, Indonesia pada tahun1961 secara terus menerus harus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadanganemas dan devisa, ekspor semakin buruk dan pembatasan Impor karena lemahnya devisa, padatahun 1965 cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar US$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.Kebijakan pemerintah dalam keadaan defisit negara yang semakin meningkat inidiakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Sehinggamenambah berat angka inflasi. Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut, uang rupiahbaru yang seharusnya bernilai 1000 kali lipat uang rupiah lama akan tetapi di masyarakatuang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah baru, dantindakan  moneter  pemerintah  untuk  menekan  angka  inflasi  malahan  menyebabkanmeningkatnya angka inflasi.7)  Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri.Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 80%penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku/barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia.Jika Indonesia tidak mampu memperoleh keuntungan maka akan mencari bantuanberupa kredit luar negeri guna memenuhi biaya import dan memenuhi kebutuhan masyarakatdi dalam negeri. Sehingga Indonesia mampu memeprbesar komoditi ekspor, dari eksporttersebut maka akan digunakan untuk membayar utang luar negeri dan untuk kepentingandalam negeri. Dengan bantuan kredit tersebut membuka jalan bagi perdagangan dari negarayang memberikan pinjaman kepada Indonesia.8) Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi(KESOP) Dikeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando TertinggiOperasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP) dalam usaha perdagangan.Selain itu diadakannya peleburan bank-bank Negara. Presiden berusaha mempersatukansemua bank negara ke dalam satu bank sentral sehingga didirikan Bank Tunggal Milik Negara berdasarkan Penpres No. 7 tahun 1965. Tugas bank tersebut adalah sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dilakukanpeleburan bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan (BKTN), Bank UmumNegara,  Bank  Tabungan  Negara,  Bank  Negara  Indonesia  ke  dalam  Bank  Indonesia.Dibentuklah Bank Negara Indonesia yang terbagi dalam beberapa unit dengan tugas danpekerjaan masing-masing. Tindakan itu menimbulkan spekulasi dan penyelewengan dalampenggunaan uang negara sebab tidak ada lembaga pengawas.Kegagalan pemerintah dalam menanggung masalah ekonomi, disebabkan karena semuakegiatan ekonomi terpusat sehingga kegitan ekonomi mengalami penurunan yang disertaidengan infasi, masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapidiatasi dengan cara-cara politis, kemenangan politik diutamakan sedangkan kehidupanekonomi diabaikan (politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi). Peraturan yangdikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangana antara satu peraturan dengan peraturanyang lainnya. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatuusaha. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus. Kebangkrutan tidak dapatdikendalikan, masyarakat mengalami kesulitan hidup, kemiskinan, dan angka kriminalitasyang meningkat.9) Konfrontasi Ekonomi dalam rangka perjuangan pembebasan Irian BaratKonfrontasi ekonomi dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap aset-aset dankepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Konfrontasi ekonomi tersebutsebagai berikut :A) Tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB, diumumkan pembatalanutang-utang RI kepada Belanda.B) Selama tahun 1957 dilakukan pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda,melarang terbitan-terbitan dan film berbahasa Belanda, dan melarang penerbangan kapal-kapal Belanda, serta memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia.C) Selama tahun 1958-1959 dilakukan nasionalisasi terhadap ± 700 perusahaan-perusahaanBelanda di Indonesia, dan mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dan Rotterdam(Belanda) ke Bremen, Jerman.

 ANALISIS
Pemikiran – pemikiran ekonomi menurut Soekarno telah kami uraikan sebelumnya.Menurut pendapat kami pemikiran-pemikiran itu dapat dinilai lumayan “idealis”. Tetapi perludiketahui, pemikiran atau konsep, yang bersifat idealistis, kadangkala atau bahkan teramatsering berbeda dengan kenyataan praktek, dan itu terbukti !!!. Hal inilah yang menimpapemerintahan Demokrasi Terpimpin. Pada beberapa segi memang dapat dipahami dandimengerti, karena suatu tindakan atau tingkah laku manusia sangat tergantung pada berbagaifaktor atau kondisi yang melingkupinya seperti juga halnya pada saat suatu konsep atausistem dirumuskan untuk dijalankan.Kontribusi pemerintah dalam usaha-usaha untuk membangun perekonomian dapatdikatakan  “gagal” pada periode Demokrasi Terpimpin (1957-1965) karena semestinyapembangunan dipahami tidak hanya sebagai pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik saja, melainkan seharusnya mewujudkan kesejahteraan yang layak, keadilan sosial dankeseimbangan ekologis. Di sisi lain, kami melihat pemerintahan Soekarno ini lebih memilihmendahulukan proses politik daripada proses ekonomi.Perlu  diketahui,  periode  Orde  Lama  yang  dipimpin  Soekarno  lebih  kuatnasionalismenya, sentralisasi, komando dan kepemilikan kolektif bisa disimpulkan berartiprosesnya menjauhi kutub “Laissez-Faire” dan mendekati kutub “Dirigisme/hegemoni”.Bahan kritik  yang pantas ditujukan untuk pemerintahan masa Demokrasi Terpimpinyaitu perlu ditekankan rasionalitas dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi.Selain itu proses perekonomian yang berjalan perlu ditopang dengan penegakkan rule of lawkarena dalam masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin terjadi banyak penyelewenganterhadap UUD 1945. Hal yang tidak kalah penting, jangan sampai nasionalisme yang terlaluberlebihan menghalangi timbulnya modernisasi ekonomi. Khusus mengenai kemercusuarannyatanya saat itu anggapan yang ada bahwa Indonesia hanya sebuah mercu saja bagi dunia.Dengan konsep Ekonomi Terpimpin mulai tahun 1957 hingga tahun 1965. Dalamperiode ini peranan negara dalam pengendalian ekonomi lebih besar dari periode sebelumnya.Tapi pada kenyataannya sistem politik-ekonomi pada masa ini juga tidak memberikan hasilyang didambakan masyarakat, terbukti hasilnya kondisi ekonomi yang memprihatinkan.Inflasi lepas kendali, produksi nasional merosot dan kehidupan sehari-hari pun semakin berat.Kegagalan ekonomi inilah menjadi salah satu pemicu rezim Demokrasi Terpimpin jatuh,yang kemudian diganti oleh rezim Orde Baru atau Orde Soeharto.

Sumber:
Kondisi Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin
Dalam hal ini, untuk membahas  dan menjelaskan  kondisi perekonomian masapemerintahan Demokrasi Terpimpin saya membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama sayamerasa perlu terlebih dahulu mengetahui dan memahami pemikiran-pemikiran Soekarnomengenai ekonomi pada masa itu. Karena dari pemikiran-pemikiran Soekarno inilah yangnantinya akan sangat mempengaruhi hal-hal yang akan dibahas pada bagian kedua sepertilandasan ekonomi dan langkah-langkah pelaksanaan sistem ekonomi beserta kebijakanperekonomian masa Demokrasi Terpimpin. Selanjutnya, pada bagian kedua  saya akanmenguraikan sistem ekonomi beserta implementasi kebijakan ekonomi tersebut.
1. Pemikiran-pemikiran Soekarno
Membahas kondisi perekonomian masa Demokrasi Terpimpin, perlu terlebih dahulumelihat pemikiran-pemikiran ekonomi yang berkembang pada masa itu. Ini dikarenakanpemikiran ekonomi para tokoh secara otomatis akan sangat mempengaruhi konsep sertaimplementasi kebijakan ekonomi yang  nantinya  di diambil dan dijalankan pada masatersebut. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengkaji kondisi ekonomi pada masademokrasi terpimpin,  menurut pemikiran yang berkembang dari tokoh terkait yaitu PresidenSoekarno. Mengapa Soekarno ? karena sebagai ‘pemimpin demokrasi’, Soekarno telahmenjadi tokoh yang paling berpengaruh pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin.Pemikiran-pemikiran Soekarno mengenai ekonomi pada masa itu, tertuang dalam teks pidato-pidatonya yang kami rangkum dan akan kami uraikan sebagai berikut :
Dalam pidato yang berjudul “kembali ke Rel Revolusi” (1959).Soekarno menyatakan bahwa tujuan jangka pendek yang ingin ditempuh pada masaDemokrasi Terpimpin ialah: program Kabinet Kerja yang dinilai amat sederhana, meliputifokus  pada  sandang-pangan,  dan  keamanan,  kemudian  ditopang  dengan  melanjutkanperjuangan anti imperialisme, ditambah dengan mempertahankan kepribadian bangsa ditengah-tengah tarikan-menarik ke kanan dan ke kiri, (antara hagemoni sosialis-liberalis) yangsedang berjalan  dalam pergolakan dunia menuju kepada satu kekuatan baru.
 
Dan tujuan jangka panjang, ialah: menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,melenyapkan imperialisme di mana-mana, dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian duniayang kekal dan abadi. Maka untuk menanggulangi segala masalah-masalah berhubungandengan tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang tersebut, Soekarno menyatakan kitatidak dapat mempergunakan sistem yang sudah-sudah dan alat-alat (tools) yang sudah-sudah.Sistem liberalisme harus dibuang jauh-jauh, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpinharus ditempatkan sebagai gantinya. Susunan peralatan yang dulu ternyata tak efisien, harusdibongkar, dan diganti dengan susunan peralatan yang baru.
Ordening 
baru dan
herordening 
baru harus diadakan, agar demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin dapat berjalan.Menurut pemikiran Soekarno, inilah yang disebut
retooling for the future
. Dalam halretooling di bidang ekonomi, perlu diadakan retooling alat-alat produksi dan alat-alatdistribusi.Alat-alat produksi dan alat-alat distribusi semuanya harus di-retool dan semuanyaharus direoganisasi, harus berpedoman ke arah pelaksanaan Pasal 33 Undang-undang 1945dengan mempergunakan relnya demokrasi terpimpin. Selama kita mempunyai beberapabadan yang diserahi oleh negara untuk mengurus dan mengembangkan beberapa bidangproduksi dan distribusi, tetapi bukan produksi dan distribusi itu menjadi teratur-beres danberkembang, tetapi badan-badan itu menjadi sarangnya orang-orang yang mamadet-madetkan isi kantungnya sendiri, orang-orang yang menjadi kaya-raya, orang yang menjadimilyuner!Daar moet een eind aan komen! Soekarno berpendapat keadaan yang demikian ituharus diubah! Dan bukan saja badan-badan itu harus di-retool, tetapi juga semua alat-alatvital dalam produksi dan semua alat-alat vital dalam distribusi harus dikuasai atau sedikitnyadiawasi oleh pemerintah. Tidak boleh lagi terjadi, alat-alat vital tidak dikuasai atau tidak diawasi Pemerintah, yang menyebabkan beberapa gelintir spekulan atau beberapa gelintir profiteur dapat mengguncangkan seluruh ekonomi nasional, dan mengkucar-kacirkan seluruhkebutuhan Rakyat.Disini terlihat jelas  Soekarno menginginkan Demokrasi Terpimpinnya di iringidengan semangat perjuangan revolusi yang anti imperialisme dan disertai retooling alatproduksi dan alat distribusi agar pemerintah leluasa untuk menguasai dan mengawasi seluruhalat-alat vital milik Negara demi perekonomian nasional yang stabil.
 
Dalam pidato yang berjudul “Bangsa yang Dihormati dan Dikagumi” (1962).Soekarno menyatakan, dengan selesainya soal keamanan, dan dengan selesainya soalIrian Barat, maka modal pemerintah untuk memecahkan ekonomi akan sangat bertambah.Dulu pernah Soekarno mengatakan, bahwa untuk menyelesaikan tugas keamanan saja, 50persen dari seluruh kegiatan nasional dicurahkan kepada itu, dan kemudian, ditambah dengantugas TRIKORA, jumlah ini menjadi lebih besar lagi! Hampir-hampir tiga peremat darikegiatan nasional negara, digunakan untuk menyelesaikan keamanan dan menjalankanTrikora itu. Jelasnya lebih dari 70 persen dari Kegiatan Nasional negara, ditumplekkan kearah itu! Lebih dari 70 persen!. Soekarno mencoba meyakinkan, bahwa inilah salah satupenyebab terbesar yang membawa kesulitan dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal iniSoekarno memberi penjelasan sekaligus meminta pengertian dari para hadirin pada saat itu,bahwa  dengan  ditumplekkannya  lebih  daripada  70  persen  Kegiatan  Nasional  itu,menyebabkan program “Sandang-Pangan” belum sama sekali terlaksana dengan cara yangmemuaskan.Menurut Soekarno, duduk perkaranya, keamanan dan Irian Barat tidak bisa tunggusatu hari lebih lama lagi, sedangkan soal Sandang Pangan bisa kita pecahkan sambil berjalan,dan kedepannya akan lebih mudah, karena modal yang tadinya kita pergunakan untuk memulihkan keamanan dan mengembalikan Irian Barat itu, dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi. Kecuali daripada itu, keadaan Sandang-Pangantoh masih boleh dikatakan lumayan, mengingat bahwa kita melemparkan hampir tigaperempat dari Kegiatan Nasional ke arah Keamanan dan Irian Barat itu?, mengingat bahwakita  ini  setengah-setengah  dalam  keadaan  perang?,  mengingat  bahwa  pembangunan-pembangunan vital yang menelan ongkos milyar-milyar berjalan terus?, mengingat bahwakita tahun yang lalu dihamuk oleh kemarau yang maha hebat, ditambah dengan hama baruyang  bernama  ganjur? Adakah  orang Indonesia yang  mati  kelaparan?  Adakah  orangIndonesia yang telanjang tidak berpakaian?.Menurut kami, disini secara tersirat Soekarno berpandangan untuk lebih memilihmendahulukan proses politik daripada proses ekonomi.
Dalam pidato yang berjudul “Revolusi Berjalan Terus” (1965).Dengan semangat yang menggelora Soekarno berbicara dihadapan hadirin yang ada.Bagaimana  mengukur  suatu  revolusi  dengan  ukuran-ukuran  revolusi?  Segala-sesuatuhendaknya diamati: untuk kesejahteraan umum, ya atau tidak?
Pro bono publico
, inilah
 
semboyan kita, artinya
pro bono publico
, untuk kesejahteraan umum! Sekalipun ada yangsecara pribadi dirugikan, sekalipun ada yang laba perusahaannya berkurang, tapi asal
probono publico
, maka ia harus diterima. Sebaliknya, walaupun ada yang ditambah mobil,tambah  bungalow,  tambah  koelkast,  tambah  air  conditioner,  walaupun  ada  yangmenyekolahkan anaknya ke Eropa atau ke jabalkat sekalipun, tapi tidak 
pro bono publico
,maka ia harus ditolak. Kecuali – kecuali, kataku – jika orang sudah menjadi orang asing ditanah air sendiri, atau sudah menjadi orang pribumi di negeri asing! Ya, kecuali jika orangsudah cidera, sudah durhaka, sudah khianat terhadap urusan revolusi!.Selanjutnya, Soekarno berargumen kita perlu melihat kepada kaum buruh dan kaumtani, karena mereka dapat dianggap sebagai  sokoguru-sokoguru revolusi kita. Merekamemang  pantas,  pantas,  tepat  disebut  sokoguru  revolusi.  Mereka  bekerja,  merekamenghasilkan, mereka berproduksi, tanpa mengeluh dan tanpa banyak cincong. Merekamempunyai tuntutan-tuntutan mereka – sudah barang tentu – tetapi tuntutan-tuntutan itubiasanya masuk akal. Kalau kaum buruh ingin supaya upahnya bisa naik sedikit untupembeli buku sekolah untuk anaknya, apakah itu tidak masuk akal? Kalau kaum tanimenghasratkan tanah, tanah “senyari bumi”, apakah itu tidak masuk akal? Soekarno teringatkepada seniman-seniman ludruk Marhaen yang mengatakan “Ia kalau punya pacul tapi ndak punya tanah, ke mana pacul itu mesti dipaculkan!” Tetapi ada di antara kita yang ndoro-ndoroan, yang main tuan besar, yang mengira dirinya eigenaar revolusi, mengira dirinya“presdir” republik, lalu maunya bukan dia berkurban buat republik, tapi republik berkurbanbuat dirinya!... orang-orang semacam ini,
Pervenuparvenu
,
charlatan-charlatan
,
profitor-profitor 
macam ini ada baiknya kita
promovir 
menjadi penghuni bui Nusakambangan.Soekarno selalu mengatakan bahwa perjuangan kelas harus ditundukkan kepadaperjuangan nasional. Dan Soekarno merasa gembira bahwa jeritannya itu dipahami olehsebagian besar rakyat. Di sisi lain,  Soekarno juga memperingatkan, kalau koruptor-koruptor dan pencoleng-pencoleng kekayaan negara meneruskan “operasi” mereka yang sesungguhnyaantirepublik  dan antirakyat  itu,  maka  jangan kaget  jika  pada  satu waktu perjuanganantargolongan berkobar dan membakari kemewahan hidup kaum koruptor dan pencoleng itu.
Sekadar tambahan :
Menurut Herbert Feith dan Lance Castles dalam buku Pemikiran politik Indonesia1945-1965,  dijelaskan  bahwa  dengan  keberhasilan  pemerintahan  Presiden  Sukarnomembebaskan Irian Barat pada bulan Agustus 1962, maka timbulah tekanan dari berbagaikelompok, di luar maupun di dalam negeri, agar pemerintah memusatkan perhatiannya pada
 
masalah ekonomi yang sudah menjadi demikian peliknya.  Akan tetapi kebijakan ekonomiyang mana  yang akan dipilih? Pemilihan kebijakan inilah yang membawa pemerintah padasemacam  persimpangan  jalan.  Pada  bulan  Mei  1963  Menteri  Pertama,  Djuanda,mengeluarkan serangkaian peraturan untuk mengurangi subsidi dan memangkas pengeluaranpemerintah. Ini perlu dilihat dalam konteks terjadinya perundingan International MonetaryFund (IMF) dan beberapa negara Barat yang menjanjikan memberikan pinjaman padaIndonesia apabila pemerintah mengambil langkah-langkah reformasi yang mereka anjurkan.Dikeluarkannya peraturan-peraturan Djuanda itu memadai bahwa para pendukung kebijakanekonomi yang berhaluan kanan dan pro-Barat mendapat angin. Namun tantangan terhadapperaturan Mei itu pun sangat gencar, dan Presiden Sukarno sendiri tidak pernah merestuinyasecara penuh.Dalam waktu empat bulan sesudahnya, konflik kanan-kiri menjadi panas sekali.Pertentangan mengenai peraturan Mei ini jalin menjalin dengan perbedaan sikap mengenaibagaiamana Indonesia  harus menanggapi usulan pembentukan negara baru Malaysia.Presiden Sukarno pernah menyatakan sikap konfrontasi terhadap proyek yang diprakarsaiInggris ini, yang bertujuan mempersatukan Malaya, Singapura, Serawak, Sabah dan Brunei.Namun demikian tampaknya ia tertarik oleh sebuah gagasan Filipina yang didukung pulaholeh Amerika Serikat, yakni  MA-PHIL-INDO, suatu aliansi tiga Negara Malaysia, Filipinadan Indonesia, di mana Indonesia akan menerima keberadaan negara baru Malayasia.Seandainya gagas itu diterima, maka hal itu akan merupakan kemenangan kekuatan kanan diIndonesia,  dan  kekuatan  itu  mungkin  sekali  akan  memperoleh  jalan  pula  bagidilaksanakannya kebijakan di bidang ekonomi.Namun sekali lagi, seperti halnya pada tanggal 17 Oktober 1952, Presiden Sukarnomengambil  kebutuhan  penting  yang  menguntungkan  golongan  Kiri.  Pada  tanggal  15September pemerintah memutuskan bahwa ia akan “menahan diri” dalam hal pengakuanterhadap Malaysia apabila kelahirannnya diumumkan pada esok hari. Pada tanggal 18September kedutaan Inggris di Jakarta dibakar oleh sekolompok pemuda, dan banyak rumah-rumah orang Inggris di Jakarta dirampok dan dibakar. Pada tanggal 21 September pemerintahmengambil keputusan untuk memutuskan semua hubungan dengan Malaya dan Singapura.Beberapa hari kemudian IMF menegaskan bahwa paket pinjaman yang direncanakan, tidak akan diberikan kepada Indonesia.Pada akhir September 1963 transisi dari Demokrasi Terpimpin Awal ke DemokrasiTerpimpin Akhir telah selesai. Selama dua tahun berikutnya proses kemerosotan ekonomisemakin lama semakin cepat. Agitasi anti-imperialis semakin lama semakin tinggi nadanya.
 
Yang terpokok, masyarakat Indonesia semakin lama semakin dikuasai polarisasi kanan-kiriyang akhirnya mencapai puncaknya pada tanggal 1 Oktober 1965.
2. Sistem Ekonomi beserta Implementasi Kebijakan Ekonomi
Sampai saat ditetapkannya Dekrit Presiden, dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomiIndonesia pada saat itu sangat suram, hal tersebut disebabkan oleh kekacauan politik padamasa demokrasi liberal sehingga masalah ekonomi tidak ditangani secara serius, ditambahlagi tindakan ekonomi salah urus terhadap perusahaan-perusahaan asing, sehingga menambahbeban di bidang ekonomi, dan di perparah dengan adanya pemberontakan-pemberontakandaerah seperti PRRI-Permesta sehingga menghambat pendapatan negara.Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistemdemokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa padakemakmuran  bersama  dan  persamaan  dalam  sosial,  politik,  dan  ekonomi  (MazhabSosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa inibelum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Sistem Ekonomi Terpimpin
Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipunmengikuti  ekonomi  terpimpin.  Sehingga  ekonomi  terpimpin  merupakan  bagian  daridemokrasi  terpimpin.  Dimana  semua  aktivitas  ekonomi  disentralisasikan  di  pusatpemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuhpemerintah untuk  memperbaiki kondisi ekonomi negara serta menunjang pembangunanekonomi adalah sebagai berikut :
1)
Devaluasi.Pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai
penuruan nilai uang (devaluasi),
yaitu  pendevaluasian mata uang Rp 1.000,00 dan Rp500,00 menjadi Rp 100,00 dan Rp 50,00. Mata uang pecahan Rp 100,00 ke bawah tidak didevaluasi. Tujuan dilakukan Devaluasi yaitu guna membendung inflasi yang tetap tinggi,dan  untuk  mengurangi  jumlah  uang  yang  beredar  di  masyarakat,  serta  agar  dapatmeningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.Selain itu dibelakukannya pembekuan terhadap semua simpanan di bank yangmelebihi jumlah Rp 25.000,00. Namun, tindakan itu tidak dapat mengatasi kemunduranekonomi,  sehingga  pada  tanggal  28  Maret  1963  Presiden  Soekarno  menyampaikan
 
“Deklarasi Ekonomi” yang ternyata tidak berhasil juga. Pembentukan Deklarasi Ekonomi(Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalampelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada1961-1962 harga barang-barang naik 400%.Devaluasi juga dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama,tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakanpemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
2)
Pembentukan Front Nasional.Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. FrontNasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dancita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasionaldipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional adalah sebagai berikut :Menyelesaikan Revolusi Nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan IrianBarat.
3)
Pembentukan Kabinet Kerja.Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk  kabinet Kerja. Sebagai wakil presidendiangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan(reshuffle). Program kabinet ini adalah sebagai berikut, mencukupi kebutuhan sandangpangan, menciptakan keamanan negara, dan berjuang mengembalikan Irian Barat.
4)
Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas).Untuk  melaksanakan  pembangunan  ekonomi  di  bawah  Kabinet  Karya  makadibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpinoleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Depernas : Mempersiapkanrancangan  Undang-undang  Pembangunan  Nasional  yang  berencana dan  MenilaiPenyelenggaraan Pembangunan. Hasil yang dicapai, dalam waktu 1 tahun Depernas berhasilmenyusun Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Berencanatahapan tahun 1961-1969 yang disetujui oleh MPRS.Mengenai masalah pembangunan terutama mengenai perencanaan dan pembangunanproyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuaiharapan. 1963 Dewan Perancang Nasional (Depernas) diganti dengan nama Badan PerancangPembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Tugas Bappenasadalah menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah,
 
mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan serta menilai hasil kerjamandataris untuk MPRS.5) Deklarasi Ekonomi (Dekon)Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi adalah karena berbagai peraturandikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor (export drive) mengalami kegagalan,misalnya Sistem Bukti Ekspor (SBE). Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dariluar negeri sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyattidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkanlandasan  baru  guna  perbaikan  ekonomi  secara  menyeluruh  yaitu  Deklarasi  Ekonomi(DEKON) dengan 14 peraturan pokoknya.Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi Terpimpin Indonesia yang menjadibagian  dari  strategi  umum  revolusi  Indonesia.  Strategi  Dekon  adalah  mensukseskanPembangunan Sementara Berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenastanggal  13  Agustus  1960.  Pemerintah  Indonesia  menyatakan  bahwa  sistem  ekonomiIndonesia adalah Berdikari yaitu berdiri diatas kaki sendiri. Tujuan utama dibentuk Dekonadalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.Dalam tahap pelaksanaannya, peraturan tersebut tidak mampu mengatasi kesulitanekonomi dan masalah inflasi, Dekon mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia,kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok, tampak dengan adanya kenaikan hargabarang mencapai 400 % pada tahun 1961-1962, mengakibatkan beban hidup rakyat semakinberat.Kegagalan Peraturan Pemerintah disebabkan karena tidak terwujudnya pinjaman dariInternational Monetary Fund (IMF) sebesar US$ 400 juta, adanya masalah ekonomi yangmuncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka Dwikora,politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat semakin memperparah kemerosotanekonomi Indonesia.6) Kenaikan laju inflasiLatar Belakang meningkatnya laju inflasi yaitu penghasilan negara berupa devisa danpenghasilan  lainnya  mengalami  kemerosotan,  nilai  mata  uang  rupiah  mengalamikemerosotan, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar, pinjaman luar negeritidak mampu mengatasi masalah yang ada, upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupunswasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil, penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan
http://www.scribd.com/doc/44396937/Kondisi-Ekonomi-Masa-Demokrasi-Terpimpin

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar